• Informasi : Nomor telepon KKI yang dapat dihubungi adalah 021-31923198. Untuk informasi STR tekan 2, informasi Adaptasi dan Alih Iptek tekan 3, informasi Certificate of Good Standing (CoG) tekan 4, informasi pengaduan dugaan pelanggaran disiplin kedokteran tekan 5, dan untuk operator tekan 0. Informasi terkait STR dokter dan dokter gigi dapat menghubungi nomor whatsapp di 0811 1310 2211 & 0811 1310 2210. Pegawai Sekretariat KKI tidak menerima pemberian gratifikasi berupa apapun - Informasi : Proses STR paling lama 14 (empat belas ) hari kerja sejak berkas disetujui. Terima Kasih. •
 

Kewenangan Klinis Dokter dan Dokter Gigi di Rumah Sakit

21 Juli 2020 00:00:00


Kewenangan Klinis Dokter dan Dokter Gigi di Rumah Sakit

Harmonisasi Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia (Perkonsil) tentang Kewenangan Klinis Dokter dan Dokter Gigi di Rumah Sakit diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2020 melalui video conference.

Pertemuan dipimpin oleh Ketua Divisi Pembinaan Prof. Dr. dr. Herkutanto, Sp.F (K), SH, LLM, FACLM. Beliau menyampaikan tujuan diadakan pertemuan ini untuk menyamakan persepsi terkait kewenangan klinis dokter dan dokter gigi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengaturan perundang undangan. Selain itu beliau juga menyampaikan agar melakukan identifikasi masalah dilapangan sehingga Perkonsil yang diterbitkan dapat diimplementasikan untuk memecahkan masalah di lapangan.

Pertemuan dihadiri oleh tim harmonisasi, Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan dari BPJS Kesehatan, Persatuan Rumah Sakit Indonesia (Persi), Rumah Sakit Cipto Mangun Kusuma (RSCM), Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) dan Kementerian Kesehatan

Turut hadir Wakil Ketua KKI I, Ketua Divisi Pembinaan KKG, Ketua Divisi Registrasi KK, anggota Divisi Pembinaan KKG dan anggota Divisi Registrasi KKG dan terlihat hadir juga Sekretaris KKI.

Dalam rapat tersebut disimpulkan bahwa pemangku kepentingan (stakeholder) membutuhkan pengaturan sebagaimana tertuang dalam Rancangan Perkonsil tentang kewenangan klinis dokter dan dokter gigi di Rumah sakit dengan mengkaji pengaturan kewenangan Kementerian / Lembaga. Untuk itu KKI menerima asupan secara tertulis  dari stakeholder.

Dibaca : 1472 kali | Sumber : Humas KKI | File :

Share |

Berita Lainnya

13 Januari 2014 11:55:44
13 Januari 2014 11:49:05
13 Januari 2014 11:47:30
13 Januari 2014 00:00:00